Cirebon Naikkan PBB Nyaris 1000%, Pati 250% Saja Sudah Geger Geden—Netizen Serukan Pati Part 2

Ivoknews.com - Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Cirebon bikin geleng kepala. Kalau di Pati, kenaikan cuma 250% saja sudah cukup bikin rakyat turun ke jalan dan memaksa bupati membatalkan kebijakannya, di Cirebon kenaikan hampir 1000% justru seperti angin lalu. Pemerintah kota masih duduk manis.

Paguyuban Pelangi Kota Cirebon sudah bersuara keras sejak awal 2024. Ketua mereka, Hetta M. Latumetten, bahkan mengaku perjuangan ini sudah sampai Presiden dan Mendagri. “Kami akan berjuang sampai kapan pun. Tapi sampai sekarang, hasilnya? Nol besar,” ujarnya getir, Rabu (13/8).

Perjuangan Tak Berbuah

Aksi jalanan? Sudah. Sambangi DPRD? Sudah. Audiensi ke kementerian di Jakarta? Juga sudah. Tapi PBB tetap melambung tinggi, warga tetap tercekik, dan pemerintah kota tetap seperti menutup telinga.

Ironisnya, hampir seluruh wilayah Kota Cirebon mengalami kenaikan minimal 100%. “Bagi pejabat mungkin sepele. Tapi buat rakyat kecil, satu persen pun terasa. Apalagi sampai ribuan persen,” kata Hetta.

Bandingkan dengan Pati

Di Pati, kenaikan 250% saja bikin massa turun ke jalan, tekanan publik memuncak, dan akhirnya bupati mencabut kebijakannya. Di Cirebon? Kenaikan hampir empat kali lipat lebih besar justru belum memancing perlawanan sebesar itu.

Netizen pun ramai menyindir. Dalam kolom komentar akun Instagram cirebon.banget, terlihat berbagai teriakan “Pati Part 2” sebagai bentuk protes.

• @pardy*: “Pati 250% dah geger suruh turun bupatinya, Cirebon 1000% udah berjalan santai kaya ga ada apa-apa, priben jeh masa anteng bae wargae.”

• @falas*: “Yuuhh gah Pati Part 2.”

• @mz.muhh: “Pati jilid 2.”

Logika Terbalik

Paguyuban Pelangi menilai kebijakan pajak ini dibangun di atas logika terbalik: rakyat disuruh memahami kesulitan pemerintah, tapi pemerintah tak mau memahami kesulitan rakyat.

“Kalau mau berkaca dari Pati, kenapa kita tidak bisa seperti mereka? Kita ini kuat atau kebal?” tanya Hetta.

Kini, mereka tengah menyiapkan aksi besar-besaran, bukan sekadar long march atau spanduk protes. Targetnya, membangunkan kesadaran publik bahwa kebijakan ini akan memukul semua orang—dari pedagang kecil sampai pensiunan yang hidup dari uang pas-pasan.