DPR Desak Sekolah Terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis untuk Tingkatkan Kualitas dan Serapan Anggaran

Ivoknews.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digalakkan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan publik. Meski program ini bertujuan membangun sumber daya manusia Indonesia melalui pemberian gizi yang memadai bagi pelajar, sejumlah kendala di lapangan masih muncul dan memerlukan solusi segera.

Baru-baru ini, Komisi IX DPR RI memberikan usulan strategis terkait perbaikan pelaksanaan MBG, yakni dengan melibatkan sekolah secara langsung dalam proses penyediaan dan penyaluran makanan bergizi tersebut.

Usulan DPR: Sekolah Ambil Peran Lebih Besar

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) harus melibatkan sekolah dalam penyediaan MBG. Menurutnya, keterlibatan sekolah diharapkan bisa menjadi solusi atas sejumlah masalah yang sering muncul, termasuk kasus keracunan massal dan rendahnya serapan anggaran.

“Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah,” kata Yahya Zaini dalam keterangan pers, Senin (22/9/2025).

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan bahwa selama ini BGN masih mengandalkan mitra luar seperti yayasan dan UMKM untuk penyaluran MBG. Namun, menurut Yahya, sekolah lebih memahami karakter dan selera anak didik, sehingga pengelolaan makanan bisa lebih higienis, aman, dan sesuai kebutuhan anak-anak.

“Kalau dikelola oleh sekolah, higienitas dan keamanan lebih terjamin, serta menu bisa disesuaikan dengan selera anak-anak,” tambahnya.

Serapan Anggaran BGN Masih Rendah

Selain isu kualitas, Yahya juga menyoroti minimnya serapan anggaran BGN. Hingga saat ini, dari alokasi Rp71 triliun, baru sekitar Rp13,2 triliun yang terserap atau sekitar 22 persen.

“Kondisi ini harus segera diatasi agar target dari program unggulan Presiden dapat tercapai. BGN perlu mencari alternatif pengelolaan MBG agar serapan anggaran bisa meningkat dan tujuan program terpenuhi,” tegasnya.

Selain itu, Yahya meminta BGN membuka kanal aduan publik untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas belanja, sehingga hak anak untuk memperoleh makanan bergizi dapat terjamin.

“Transparansi dan akuntabilitas yang lemah berpotensi memperbesar risiko penyalahgunaan anggaran,” jelasnya.

Alternatif Uang Tunai untuk Orang Tua

Sebelumnya, anggota DPR RI Charles Honoris juga mengusulkan agar MBG diubah menjadi pemberian uang tunai kepada orang tua siswa. Menurutnya, mekanisme ini dapat mengurangi risiko makanan tidak layak konsumsi dan memastikan kualitas gizi tetap terjaga.

Charles menyoroti rantai distribusi MBG yang terlalu panjang. Bahan baku sering disiapkan sejak malam hari, dimasak dini hari, lalu baru sampai di sekolah menjelang siang.

“Kalau orang tua yang menyiapkan sendiri, kualitas gizi dan keamanan makanannya lebih bisa dipastikan,” ujar politikus PDI Perjuangan itu pada Jumat (19/9/2025).

Menuju Program MBG yang Lebih Efektif

Dengan berbagai usulan dari DPR, mulai dari pelibatan sekolah hingga alternatif uang tunai, program MBG diharapkan bisa lebih efektif, aman, dan tepat sasaran. Pemerintah diharapkan mendengarkan masukan ini agar visi meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia dapat terwujud tanpa kendala berarti.